Evidence Value of Victims' Testimony In Sexual Violence Cases After The Approval of The TPKS Law (Law on Sexual Violence)

Authors

  • Nurfadia Faradila Faculty of Law, National Development University "Veteran" Jakarta, Indonesia
  • Kayus Kayowuan Lewoleba Faculty of Law, National Development University "Veteran" Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/dijemss.v5i5.2841

Keywords:

Evidence, Victim witness testimony, Sexual Violence, TPKS Law

Abstract

This research aims to discuss the evidentiary value of victim-witness testimony in sexual violence cases after the ratification of the Sexual Violence Crime Law and to examine the obstacles that still exist after the ratification of the Sexual Violence Crime Law. Evidence in sexual violence cases already existed in the Criminal Procedure Code before the enactment of the Anti-Sexual Violence Law. 5 (five) types of valid and admissible evidence are emphasized in KUHAP Article 184, namely: letters, instructions, expert testimony, witness testimony, and confessions of suspects or defendants. Thus, to prove that the perpetrator is guilty and imprison the suspect becomes difficult due to these provisions and requirements. As a result, the suspect in the sexual violence case was acquitted. In addition, in current practice, proving the crime of sexual violence is still found several obstacles. The author in this research uses normative legal research methods with a statute approach and conceptual approach to examine the existing problems. The results of this study are expected to provide theoretical benefits, namely as a source of information for future researchers in the field of criminal law, especially related to the emphasis of the TPKS Law on the evidentiary value of victim witnesses. Then in terms of practical benefits, it is hoped that it can provide a new perspective and basic information for writers and readers to support further research on sexual violence in Indonesia, as well as assist law enforcement in an effort to protect victims of sexual violence in Indonesia.

References

Alfian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Jurnal Lex Renaissance, 7 No. 1, 70.

Angrayni, L. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restroative Justice. Jurnal Hukum Respublica, 16 No. 1, 95.

Hartini, M. F., & Dkk. (2022). Implikasi Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Aspek Perlindungan Korban. Jurnal Litigasi., 23 No. 2, 137.

Herisasono, Efendi, & Kharisma. (2022). Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Preferensi Hukum, 4 No. 3, 295.

Hidjun, L., Agustina, B., & Kadir, Y. (2023). Analisis Implementasi Undang – Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Kota Gorontalo)”. Journal of Law and Nation, 2 No. 3, 173.

Hajar, M. (2015). Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh. UIN Suska Riau.

Hamzah, A. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika.

Kenedi, J. (2020). Perlindungan Saksi Dan Korban (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Kayus Kayowuan, & Fahrozi. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. Jurnal Esensi Hukum, 2 No. 1, 33.

Kayus Kayowuan, & Wahyuni. (2023). Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya. UNES Law Review, 6(2), 7083.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

Nova, E., & Elda, E. (2022). mplikasi Yuridis Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkadilan Gender. Unes Law Review, 5 No.2, 573.

Sinta, I., Ferianto, & Erdianto. (2023). Peralihan Beban Pembuktian Didalam Tindak Pidana Peleceham Seksual. Jurnal Das Sollen, 9 No. 2, 745.

Syaufi, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin. Jurnal Kajian Gender, 9 (1), 16–28.

Susila, J. (2019). Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 4 No. 9, 181.

Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual DItinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Jurnal Media Of Law Sharia, 3 No. 2, 108.

Indonesia. (n.d.-a). Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana,.

Indonesia. (n.d.-b). Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. (n.d.-c). Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 12 tahun 2022, Ps. 24 ayat (2) dan (3).

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lavenia, A. (2024). 2 Tahun UU TPKS: Sudahkah Korban Mendapat Keadilan? Cxomedia.

Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. (n.d.). Komnas Perempuan.

Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19. (n.d.). Komnas Perempuan. Retrieved March 12, 2024, from https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19

Perempuan, K. (2021). Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan ditengah covid-19. Catatan Tahunan, 2.

Published

2024-06-22

How to Cite

Nurfadia Faradila, & Kayus Kayowuan Lewoleba. (2024). Evidence Value of Victims’ Testimony In Sexual Violence Cases After The Approval of The TPKS Law (Law on Sexual Violence). Dinasti International Journal of Education Management And Social Science, 5(5), 1142–1149. https://doi.org/10.38035/dijemss.v5i5.2841