The Influence of Utilizing Regional Property and Assets Management BLUD Implementation on Regional Genuine Income and Its Implications for Security and Maintenance of Regional Property (Survey on the DKI Jakarta Provincial Asset Management Agency)

Authors

  • Ade Rahmayadi Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia
  • Adli Adli Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.31933/dijdbm.v4i3.1792

Keywords:

Regional Property, Utilization, Implementation of BLUD Asset Management, Local Own Revenue, Security, Maintenance

Abstract

The purpose of this research is to analyze and investigate the effect of the Utilization of Regional Property and the Implementation of Asset Management BLUD on Regional Original Revenue and the implications for the Security and Maintenance of Regional Property. The research method used is quantitative, survey, cross-sectional, and confirmative. Data were obtained through a survey by distributing 58 questionnaires to Echelon II, III, and IV officials and functional officials working at the DKI Jakarta Province Regional Asset Management Agency. A total of 55 respondents returned the questionnaire. SEM-PLS was used to analyze data. The study results show that the Utilization of Regional Property and the Implementation of BLUD Asset Management have a significant and positive effect on Regional Original Income; b) The implementation of the Asset Management BLUD has a significant and positive effect on Regional Original Income. Utilization of Regional Property and Implementation of BLUD Asset Management has a significant and positive effect on the Security and Maintenance of Regional Property. Moreover, Regional Original Income significantly and positively affects the Security and Maintenance of Regional Property.

References

Algafry. (2022). Singgung Soal Sertifikat Tanah, Algafry Harapkan Optimalisasi Aset Daerah. https://bangkatengahkab.go.id/berita/detail/kominfo/singgung- soal-sertifikat-tanah-algafry-harapkan-optimalisasi-aset-daerah, diakses pada 10 November 2022

Badrudin, R. (2011). Ekonomi Otonomi Daerah.

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward of Steward Theory of Management. Academy of Management Review, 22(1), 20–47.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi menggunakan Program Smart PLS 3.0 [Partial least squares: Concept, techniques, and application using SmartPLS 3.0 Program]. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hendrawati, E. (2021). Asset Utilization Optimization, Local Government Support, Asset Management Professionalism Towards Increasing Village Original Income. Jurnal Akuntansi, 11(2), 163–174. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.2.163-174

Ismail, A. B., Alam, S., & Nohong, M. (2022). Linking Asset Utilization and Leadership Commitment with Income through Optimizing Asset Utilization. Hasanuddin Journal of Business Strategy, 4(1), 85–92.

KebumenUpdate. (2022). Belum Optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Direspon Komisi C dengan Mengusulkan Raperda Inisiatif. https://www.kebumenupdate.com/news/belum-optimalnya-pendapatan-asli-daerah-pad-direspon-komisi-c-dengan-mengusulkan-raperda-inisiatif/, diakses pada 10 November 2022

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How The Entrepreneur Spirit is Transforming The Public Service, terjemahan: Mewirausahakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta. (2021). Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah (Pasal 52 Ayat 2 huruf g dan Huruf h).

Peraturan Menteri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 299 Ayat 2).

Peraturan Menteri RI. (2016a). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Pasal 296).

Peraturan Menteri RI. (2016b). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 79).

Peraturan Menteri RI. (2016c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pasal 83 Huruf c dan Huruf d).

Peraturan Menteri RI. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Pasal 79).

Peraturan Menteri RI. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (Pasal 1 Angka 3).

Peraturan Pemerintah RI. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (Pasal 1 Angka 63).

Peraturan Pemerintah RI. (2014a). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 1 Angka 2).

Peraturan Pemerintah RI. (2014b). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Pasal 42).

Sanjaya, N., & Jumanah. (2018). Strategi Peningkatan Pad Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Bmd) Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS), 2(2), 391–411.

Tribun Jatim. (2022). DPRD Kota Malang Sahkan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Optimalkan PAD. https://jatim.tribunnews.com/2022/11/08/dprd-kota-malang-sahkan-ranperda-pengelolaan-keuangan-daerah-untuk-optimalkan-pad, diakses pada 10 November 2022

Undang-Undang RI. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 Angka 18).

Undang-Undang RI. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 Angka 20).

Zaini, M. S. (2021). Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pamekasan. Perspektif, 26(3), 186–197.

Published

2023-04-28